RUU Keamanan Siber Bisa Hambat Ekonomi Digital


Masyarakat harus ikut mengawal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), yang dialihkan ke DPR periode 2019-2024. RUU tersebut bisa mengganggu ekonomi digital di dalam negeri.





Hal itu disampaikan oleh Chairman Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala. Hal ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan privasi ekonomi digital.





"Ekonomi digital bisa tiarap itu," kata Kamilov





Pengesahan RUU Keamanan Siber Ditunda





Berdasarkan isi dari RUU KKS, Badan Siber Dan Sandi Negara akan punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Hal ini bisa mengganggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi.





Selain itu, ada juga potensi pasal karet, terkait konten digital yang dianggap merugikan, sehingga bisa dilakukan pemblokiran.





"Kayak pasal karet UU ITE yang gampang nyalahin si A, si B. Ini juga nanti arahnya ke sana nih. Setelah blokir pasti akan dicabut jaringan dan semuanya," kata mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini.





Jika ada pemblokiran dan pencabutan jaringan, tentu akan menghilangkan hak-hak pengguna internet. Selain itu, program 1000 Start Up dari Kominfo, serta jalan Start Up menuju Unicorn juga akan terganggu.





Padahal ekonomi digital lagi marak-maraknya dengan unicorn A dan B, Kominfo juga punya program 1.000 start up," kata Kamilov.





Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu bersyukur, jika pengesahan RUU KSS ini di tunda. Karena menurutnya, UU ini bisa memberikan banyak masalah yang akan ditanggung oleh masyarakat.


Related Posts

RUU Keamanan Siber Bisa Hambat Ekonomi Digital
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.