Nama Bangunan Gedung Wajib Pakai Bahasa Indonesia


Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres No.63 Tahun 2019, pada 30 September 2019 lalu. Perpres tersebut berisi tentang penggunaan bahasa Indonesia.





Penamaan pada sejumlah hal, diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu termasuk penamaan bangunan perkantoran, mall, terminal, hotel, hingga sarana transportasi.





Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia itu, tertuang pada pasal 33, yang berbunyi:





Pasal 33





(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.





(2) Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:





  • Perhotelan
  • Penginapan
  • Bandar udara
  • Pelabuhan
  • Terminal
  • Stasiun
  • Pabrik
  • Menara
  • Monumen
  • Waduk
  • Bendungan
  • Terowongan
  • Tempat usaha
  • Tempat pertemuan umum
  • Tempat hiburan
  • Tempat pertunjukan
  • Kompleks olahraga
  • Stadion olahraga
  • Rumah sakit
  • Perumahan
  • Rumah susun
  • Kompleks pemakaman
  • Bangunan atau gedung lain




Namun kewajiban penggunaan bahasa Indonesia untuk penamaan, tidak berlaku untuk bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, serta budaya. Hal tersebut tertuang pada ayat 3, 4 dan 5, yang berbunyi.





(3) Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.





(4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.





(5) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.





Dengan keluarkannya Perpres tersebut, secara otomatis mencabut Perpres Nomor 16 Tahun 2010, yang ditanda tangani oleh Presiden SBY. Prepres itu membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia, dalam pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya.


Related Posts

Nama Bangunan Gedung Wajib Pakai Bahasa Indonesia
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.