3 Alasan Permintaan Red Notice Sjamsul Nursalim Melanggar Hukum


Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menerbitkan red notice untuk menangkap Pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SN) dan istri SN, Itjh Nursalim (IN) merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum.





Ahli hukum senior Prof. I Gde Pantja Astawa menjelaskan, ada tiga hal yang menguatkan tindakan KPK melawan hukum.





1. Tidak Menghormati Putusan





Tersangka-baru-blbi
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan) dan Saut Situmorang (kiri) dalam jumpa pers tersangka baru kasus korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2019). KPK menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istri sebagai tersangka terkait kasus BLBI/(Antarafoto)




Gde Pantja menjelaskan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menyebutkan mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) itu tidak melakukan perbuatan korupsi, serta tidak terbukti merugikan keuangan negara.





Keputusan SAT dalam mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) BLBI merupakan kewajiban dan melaksanakan perintah jabatan.





Gde Pantja menjelaskan putusan Kasasi MA terkait perkara SAT sudah bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Suka atau tidak suka, KPK harus menerima dan menghormati putusan MA.





2. Dalail melakukan tindak pidana batal demi hukum





Dalil KPK yang menyatakan SN dan IN melakukan tindak pidana bersama-sama dengan SAT seharusnya batal demi hukum. Hal ini didasari oleh putusan MA yang menyatakan SAT tidak terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi. Maka mutatis-mutandis SN dan IN juga tidak melakukan perbuatan korupsi.





3. Perbuatan melawan hukum





Sjamsul-nursalim-blbi
Pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Bos PT Gajah Tunggal, Sjamsul Nursalim/(net)




Guru besar Universitas Padjadjaran Bandung ini menambahkan tindakan KPK untuk meminta Polri dan Interpol menerbitkan red notice, merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechtmatig overheidsdaad. Hal ini karena bertentangan dengan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Khususnya, tentang ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang atau bertindak sewenang-wenang dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU 30/2014.





Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b menyebutkan, ketentuan badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila tindakannya bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.





Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan kerugian keuangan negara. Sebab dalam putusan Kasasi MA disebutkan SAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.





Terlebih laporan hasil audit investigasi BPK Tahun 2017 dinilai Majelis Hakim Kasasi tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.





"Dengan tidak terbuktinya kerugian negara, maka tidak ada satu pun orang bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk SN dan IN," tegas Prof Pantja.





Syafruddin-Arsyad-Temenggung-kpk
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kedua kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). (Antarafoto)




Untuk diketahui KPK menetapkan SN dan istrinya IN sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. SN diduga melakukan kongkalikong dengan SAT untuk mengeluarkan SKL BLBI terhadap BDNI.





Bos PT. Gajah Tunggal beserta ini pun telah pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, namun SN dan IN mangkir tanpa alasan.





Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari fakta persidangan SAT. Dalam vonis, majelis hakim menyebutkan bahwa SAT terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, SN dan Itjih Nursalim terkait penerbitan SKL BLBI.





Namun MA malah mengabulkan permohonan kasasi dari Syafruddin. Ia diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). MA juga membatalkan putusan Putusan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PIDSUS-TPK/2018/PT DKI tanggal 2 Januari 2019 yang memperberat hukuman penjara Syafruddin selama 15 tahun.


Related Posts

3 Alasan Permintaan Red Notice Sjamsul Nursalim Melanggar Hukum
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.