5 Terpidana Korupsi Yang Dapat Vonis Bebas


Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menambah daftar urutan terdakwa kasus korupsi yang mendapat vonis bebas pengadilan.





Terdakwa kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 ini merupakan orang ketiga yang mendapat ketok palu bebas dari Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).





Selain Sofyan ada dua nama lain yang mendapat vonis bebas dari pengadilan tingkat pertama dan dua orang lainnya mendapat vonis bebas dI tingkat kasasi.





Berikut lima terpidana korupsi yang mendapat vonis bebas di pengadilan yang dirangkum Ibukata.





Sofyan Basir





sofyan-basir-korupsi-proyek-pltn
Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018 Sofyan Basir (tengah). (Antara Foto/Benardy Ferdiansyah)




Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1, Selasa, 5 November 2019.





Majelis hakim yang diketuai Hariono menilai Sofyan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan pertama maupun kedua dari pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 2 KUHP yang dibuat JPU KPK.





Sebelumnya JPU KPK menuntut Sofyan dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk vonis bebas terhadap Sofyan, KPK menyatakan banding.





Mantan Wali Kota Bekasi





Mochtar-Muhammad-korupsi-apbd-bekasi
Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad. (Antara Foto/Puspa Perwitasari)




Majelis hakim Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad pada 11 Oktober 2011.





Majelis hakim yang diketuai Azharyadi berpendapat, Mochtar tidak terbukti mengadakan kegiatan fiktif, penyuapan kepada anggota DPRD untuk memuluskan pengesahan APBD.





Dalam perkara ini, Mochtar diduga menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar, menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp639 juta untuk memuluskan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.





Kemudian memberikan suap sebesar Rp500 juta untuk mendapatkan Piala Adipura 2010 serta menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp400 juta agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).





JPU KPK menuntut Mochtar dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.





Atas vonis bebas tersebut KPK mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Di tingkat ini, Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi JPU KPK terhadap vonis bebas Mochtar.





Majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko menilai Mochtar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut seperti diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.





Atas hal tersebut hakim menjatuhkan vonis bersalah dengan menghukum Mochtar selama enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Mochtar juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp639 juta.





Mantan Bupati Rokan Hulu





suparman-suap-pembahasan-apbd
Bupati Rokan Hulu periode 2016-2021 yang juga mantan anggota DPRD Riau 2014-2019, Suparman (tengah). (Antara Foto/Hafidz Mubarak A)




Majelis Pengadilan Tipikor Pekanbaru memberikan vonis bebas terhadap Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu, Riau pada 23 Februari 2017.





Majelis hakim yang diketuai Rinaldi Triandiko menyatakan Suparman tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembahasan APBD Riau tahun 2014 dan 2015.





Tak terima dengan vonis bebas yang diputuskan majelis hakim, KPK melayangkan banding hingga ke tingkat kasasi. Majelis kasasi MA yang diketuai Hakim Agung MS Lumme menyatakan Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.





Tak cuma itu, MA memerintahkan hak politik Suparman dicabut selama lima tahun terhitung pidana pokok dilaksanakan. Sebelumnya JPU KPK menuntut Suparman dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.





Mantan Kepala BPPN





Syafruddin-Arsyad-Temenggung-kasus-blbi
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. (Antara Foto/Hafidz Mubarak A)




Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) bebas dari segala tuntutan hukum setelah MA mengabulkan kasasi terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu.





Syafruddin merupakan orang pertama yang lolos dari jeratan pidana meski sudah berstatus terdakwa kasus dugaan kerugian negara terkati kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.





Sebelumnya SAT sudah mendapat vonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider tiga pada pengadilan tingkat pertama dan dikuatkan pada tingkat banding dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.





Mantan Menteri BUMN





dahlan-iskan-kasus-aset-bumd-jatim
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri). (Antara Foto/Umarul Faruq)




Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mendapat vonis bebas dari segala tuntutan hukum setelah MA menolak kasasi JPU pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari Surabaya) terkait kasus korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.





Permohonan kasasi ini diputus Ketua Majelis Hakim Mohamad Askin dengan dua hakim anggota Leopold Luhut Hutagalung, dan Surya Jaya pada 22 April 2019.





Sebelumnya dalam pengadilan tingkat pertama, Dahlan yang juga pernah menjabat Dirut PLN ini divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun tahanan kota dan denda Rp100 juta pada 21 April 2017. Pada tingkat banding, Dahlan divonis bebas lantaran dianggap tak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.





Putusan bebas tingkat banding dikuatkan oleh kasasi MA dengan nomer resgister 3029 K/PID.SUS/2018 yang menolak permohonan kasasi JPU Kejari Surabaya.


Related Posts

5 Terpidana Korupsi Yang Dapat Vonis Bebas
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.